Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 1992 tentang obat hewan. Keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan lembaran negara republik indonesia tahun 1988 nomor 53 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2005 nomor 165 7. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, perlu ditetapkan peraturan. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum lembaran negara republik indonesia tahun 2005.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan menteri perhubungan republik indonesia tentang. Peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi di tetapkan oleh presiden dr. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular lembaran. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Apoteker dan asisten apoteker yang dalam jangka waktu 2 dua tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, maka surat izin untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian batal demi. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan.
Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa lembaran negara tahun 2005 nomor 158 tambahan lembaran negara nomor 4587 8. Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun. Semua peraturan perundanganundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan lembaran negara republik indonesia tahun 1988 nomor 53 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5059. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan, penetapan, dan pencabutan status blu, standar dan tarif layanan, perencanaan dan penganggaran.
Tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063. Peraturan pemerintah republik indonesia kepelabuhanan pasal. Pp nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Kesehatan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelayanan kesehatan tradisional. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737.
Pasal 1 beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 18, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4972 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4496. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, dan ketentuan pasal 19, pasal 27 ayat 2, pasal 41, pasal 44 ayat 5, pasal 61, pasal. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438. Ditetapkan 20 oktober 2009 berlaku 22 oktober 2009 status hanya untuk pelanggan status. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5221.
Indonesia tahun 2007 nomor 80, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4736. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 kepelabuhanan ditetapkan 20 oktober 2009 berlaku 22 oktober 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara nomor 5063. Peraturan presiden republik indonesia nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Perguruan tinggi negeri pemerintah tahun 201220 pembatalan uu badan hukum pendidikan sebagai landasan hukum bhp berdampak. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4863. Undangundang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Universitas pendidikan indonesia, ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2004. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintahan daerahprovinsi dan pemerintahan kabupatenkota lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737.
Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4998, diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 pusat data. Pp 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi jogloabang.
Republik indonesia tahun2008 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846. Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144. Nomor 61 tahun 2018 seri e nomor 43 peraturan wali kota bogor nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik diundangkan dalam berita daerah kota bogor nomor 43 tahun 2018 seri e tanggal 23 juli 2018 sekretaris daerah kota bogor, ttd. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintahan daerahprovinsi dan. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak sematamata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Berita daerah kota bogor nomor 61 tahun 2018 seri e. Pasal 1 beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 18, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4972 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 89 6. Universitas airlangga, ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2006. Pp nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jul 23, 2019 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149.
Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5038. Keterbukaan informasi publik lembaran negara republik. Peraturan pemerintah pp ini mulai berlaku pada tanggal 21 juli 2014.
Perguruan tinggi negeri badan hukum wikipedia bahasa. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Peraturan pemerintah nornor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pins lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 121, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5258. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, dan ketentuan pasal 19, pasal 27 ayat 2, pasal 41, pasal 44 ayat 5, pasal 61, pasal 68, pasal 83, dan pasal 105 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan. Susilo bambang yudhoyono pada tanggal 21 juli 2014. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum merupakan landasan hukum untuk menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentangkepelabuhanan. Pasal 109, pasal 153, dan pasal 161 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan pelabuhan laut.
Peraturan pemerintah pp tentang kesehatan reproduksi. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005. Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 85 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pp nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 151, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5070 diubah sebagai berikut.
Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 176, tambahan lembaran. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun. Semua peraturan perundanganundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari keputusan presiden nomor 61 tahun. Berita daerah kota bogor nomor 61 tahun 2018 seri e nomor 43. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 1998 tentang daftar koordinat geografis titiktitik garis pangkal kepulauan indonesia di laut natuna presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5004.
529 1518 490 1394 1332 411 67 862 1416 500 362 856 1601 1408 215 716 828 849 716 131 1531 750 1081 1110 743 631 617 1298 1171 145 1471 1125